Aksi Kemanusiaan Untuk Palestina

Aksi Palestina

Israel kembali mengepung Jalur Gaza Palestina dalam beberapa hari terakhir bahkan telah menyebabkan ratusan orang tewas, lebih dari lima satus orang terluka. Korban yang berjatuhan paling banyak justru pada anak anak dan wanita. Israel menembakkan lebih 1.500 roket dengan membabi buta ke wilayah Gaza sehingga 500 rumah hancur, masjid, rumah sakit dan klinik rusak.

Untuk itu sekitar 10 ribu massa akan melakukan aksi peduli kemanusiaan untuk rakyat Palestina pada Jumat 11 Juli 2014 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. “Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) bersama sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, mulai pukul 13.00 WIB mengajak segenap warga Jakarta khususnya, untuk hadir dalam Aksi Peduli Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina yang berlokasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat,” kata Humas KNRP Zakaria.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang dalam beberapa hari terakhir mengalami agresi militer dari Israel. Aksi simpatik ini nantinya juga akan diisi orasi Ketua Umum KNRP Soeripto, orasi kondisi terkini Gaza Palestina oleh Muqoddam Cholil dan Nurjanah Hulwani Aktivis KNRP yang pernah dua kali ke Jalur Gaza, serta tokoh nasional Prabowo Subianto.

Di tengah terik matahari, massa bersepakat meneriakkan pembebasan Palestina dari serangan pasukan Zionis Israel. Secara bergiliran ormas Islam berorasi untuk menyerukan pandangannya akan kondisi Palestina. Hadir juga capres koalisi Merah Putih Prabowo Subianto dan presiden Partai Keadilan serta Ketua Umum Partai Golkar. Dalam orasinya Prabowo menyampaikan “Kita bersama-sama menyatakan keprihatinan kita dan menyatakan kekecewaan kita terhadap tindakan di luar batas kemanusiaan,” Prabowo mengatakan “tindakan pasukan Israel itu telah menyerang masyarakat sipil yang tidak bersenjata. hal ini berimbas pada rakyat yang tidak berdosa.

Tuntutan untuk bersatu dan memaksakan Israel menghentikan tindakan militernya di Palestina disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam orasinya ini, Prabowo meminta agar dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina jangan hanya sekadar ucapan. Ia mengatakan, masyarakat bisa mengumpulkan sumbangan walau hanya sedikit. Di sana Prabowo mengatakan keprihatinannya atas kondisi di Palestina.

 

Advertisements

Koalisi Merah Putih Permanen

Sebanyak 7 partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membentuk Koalisi Merah Putih secara permanen. Ketujuh parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Demokrat.

Menurut Presiden PKS Anis Matta, Koalisi Merah Putih yang selama ini bersama-sama mengusung Prabowo-Hatta itu akan segera berubah menjadi Tim Indonesia.

“Koalisi ini perlahan-lahan menjadi tim Indonesia, dibalut oleh semangat yang ada pada warna bendera kita merah dan putih,” ujar Anis di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Ia mengungkap, ada yang menarik dalam cara menandatangani koalisi permanen ini yaitu, waktunya di bulan Ramadan. Padahal bisa saja penandatangan koalisi permanen itu dilakukan saat pertama dibentuk.

“Tapi ini supaya kita mengingat bahwa dulu kita merdeka pada bulan Ramadan. Kita ingin menyambung sejarah. Sejarah pembangunan, sejarah kita mengisi kemedekaan. Yang paling menarik adalah ruh dalam koalisi ini dan semangat membangun tim baru untuk Indonesia yang akan datang,” tukas Anis.

Deklarasi Koalisi Merah Putih secara permanen itu selain dihadiri seluruh Ketua Umum dan Sekjen 7 parpol yang bergabung, hadir pula calon presiden Prabowo Subianto juga tampak dalam acara tersebut. Para jajaran petinggi partai, kader dan simpatisan serta wartawan dalam dan luar negeri ikut andil dalam acara ini.

Logo Garuda Merah

merah

Berkali-kali saya ingin sekali memperoleh makna arti pesta Demokrasi yang sesungguhnya, pesta Demokrasi yang bisa mencerdaskan seluruh lapisan rakyat, dimanapun berada. Harapan itu untuk saat ini adalah harapan yang sia-sia saja. Melihat fenomena masyarakat pada umumnya yang mudah terprovokasi dan ada sebagian tim sukses calon presiden yang berbuat curang dengan melakukan kampanye negatif. Bukannya mengedepankan opini positif tentang keunggulan-keunggulan program dan kegiatan masing-masing capres yang didukungnya, malahan sibuk mengorek-ngorek kesalahan tim lawan. Sampai-sampai berbuat diluar nalar dan saya rasa membuang-buang waktu saja dengan membahas panjang lebar sampai ada debat kusir di sosial media tentang sesuatu yang sebenarnya tak perlu dibahas karena tak ada permasalahan yang patut ditimbulkan.

Hal ini membuat luntur essensi dari pesta Demokrasi itu sendiri, sebab sebagian hanya sibuk mengurusi hal yang tak penting dan hal terpenting seperti menginformasikan program serta kegiatan positif capres yang diusungnya menjadi terlupakan.

Salah satu kampanye negatif yang menimpa pasangan capres Prabowo-Hatta adalah tentang Siluet Garuda Merah, yang diidentikan sebagai kesalahan menurut pendukung Capres Jokowi-JK kepada tim Prabowo-Hatta dalam penggunaan untuk materi kampanye.

Lambang Garuda sebagai Lambang Negara Indonesia, menurut saya adalah suatu kebanggaan yang menunjukkan identitas penggunanya. Bahwa si pengguna merasa bangga dan punya nasionalis tinggi dengan menampilkan Garuda dalam atributnya. Kalaupun disiluetkan menjadi warna merah, itu karena untuk membedakan mana yang lambang negara dan mana yang merupakan logo hanya sebagai simbol kebanggaan dan perasaan merasa memiliki terhadap identitas Bangsa Indonesia. Jadi ini adalah sebagai bagian dari Nasionalisme.

Sampai detik ini, pemakaian lambang Garuda Merah ini masih dijadikan polemik dan menjadi bahan dan amunisi kampanye negatif terhadap pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.

Mari kita telaah persoalan yang sebenarnya terhadap isue yang masih berkembang ini. Sebelumnya perlu diketahui Dasar Hukum Peninjauan Undang-Undang terkait Lambang Negara Burung Garuda sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU No 24/2009”)

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka, apakah penggunaan Logo siluet Burung Garuda (Lambang Negara) pada logo kampanye Prabowo Subianto – Hatta Rajasa adalah melanggar Undang-Undang ?

Untuk menjawab hal tersebut, perlu diperhatikan terlebih dahulu apa definisi dari Lambang Negara. Lambang Negara sesuai dengan UU No 24/2009 adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

(3) Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

…”

Lambang Negara kemudian diatur bentuk dan rupanya dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU No 24/2009 yang berbunyi:

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.

(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;

b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;

c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;

d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian

kanan atas perisai; dan

e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;

b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;

c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;

d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan

e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal 50

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Undang-Undang ini.”

Pada dasarnya, UU No 24/2009 tidak memperbolehkan siapapun menggunakan Lambang Negara untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Karena merubah bentuk Lambang Negara, dalam hal ini meyiluetkan Lambang Negara untuk digunakan pada desain logo Kampanye Prabowo Hatta tidak diatur penggunaannya, maka hal tersebut masuk kedalam Pasal larangan penggunaan Lambang Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 57

Setiap orang dilarang:

a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;

b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan:

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: … c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini

…”

Mempelajari isi Pasal tersebut tentang Lambang Negara. Forum Kajian Kajian Hukum dan Konsitutisi dan beberapa pemohon lainnya yang melakukan Judicial Review UU No 24/2009 ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Pasal 57 huruf c dan d tentang penggunaan Lambang Negara untuk kepentingan umum yang diuji terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti dikutip dari hasil putusan dari kajian masalah terkait, serta sumber berita ini : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/06/105515/2601561/1562/mahfud-md-angkat-bicara-tentang-lambang-garuda-merah

Dalam pertimbangan perkara tersebut, Majelis Hakim mengatakan bahwa larangan yang tercantum dalam Pasal 57 UU No 24/2009 tersebut tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta). Selain itu, pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya UU No 24/2009.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan larangan penggunaan Lambang Negara seperti yang termaktub dalam Pasal 57 huruf D dan ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 69 huruf c bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 57 huruf D dan Pasal 69 huruf C UU No 24/2009 dinyatakat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kesimpulannya, penggunaan Lambang Negara yang disiluetkan dengan Garuda Merah pada Logo kampanye Prabowo – Hatta adalah diperbolehkan oleh Hukum sebagai bagian dari ekspresi, apresiasi dan juga kebanggaan warga negara atas gambar burung Garuda Pancasila.

Saya setuju dengan hasil kajian tersebut karena sebagai warga negara, jika bangga dengan identitas Lambang Garuda Pancasila dan mensosialisasikan lambang tersebut dalam berbagai kegiatan adalah bagian dari cinta tanah air dan menunjukkan bukti nasionalisme yang diaplikasikan melalui kreativitas sebagai penghargaan dan pengakuan untuk selalu menerapkan identitas bangsa. Siluet Lambang Negara Garuda Merah tidak bermaksud mengubah essensi makna yang terkandung didalamnya. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika tak akan pernah terganti sampai kapanpun. Tujuan dari siluet Garuda Merah adalah hanya sebagai simbol yang mewakili bahwa Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ingin sepenuhnya mengedepankan ciri khas dan identitas bangsa yang semangat juang Bhineka Tunggal Ika sesuai Lambang Negara yang sebenarnya. Jadi hal ini lebih kepada rasa kebanggaan, rasa memiliki dan rasa mencintai bangsanya yang terwakili dengan siluet Garuda Merah.

Masihkan hal ini mau dipermasalahkan? Sebaiknya semua pihak sibuk dengan mempelajari visi misi serta kegiatan positif kedua Capres – Cawapres, bukan hanya buang-buang waktu dengan berpolemik tak berkesudahan, masalah ini sudah diputuskan Mahkamah, mengapa masih mau buang waktu? Berkampanyelah secara sehat, jauhkan kebencian dan singkirkan niat buruk agar Indonesia mendapatkan yang terbaik.

Mengungkap Tabir Kasus Indosat

Foto #1

Akhir – akhir ini publik disuguhi tontonan menarik tentang pertarungan kedua calon kandidat presiden dan wakilnya dalam sebuah ajang debat. Debat capres – cawapres. Seperti halmua minggu lalu jutaan pemirsa di seluruh penjuru Tanah Air, menyaksikan Debat Calon Presiden 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini menggelar Debat Capres tahap III antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada yang menarik perhatian saya ketika menyaksikan Debat Capres dengan tema “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional” Minggu 22 Juni 2014 tersebut, Selain itu juga ulasan tentang thema diatas melalui wawancara dengan Kwik Kian Gie dan Marwan Batubara pada hari Selasa 24 Juni 2014 di TVOne.

Pada saat Debat capres Prabowo mengajukan pertanyaan kepada Jokowi tentang “kasus Indosat”, kita kembali dingatkan bagaimaa aset berharga seperti Indosat dijual pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia (RI). Karena tergerak ingin tahu kebenaran akan fakta sejarah maka saya mewawancarai Marwan Batubara sebagai berikut :

Pak Marwan Batubara yang saya tahu dulu adalah kader PKS dan juga Direktur Indosat. Bagaimana keadaan Indosat pada masa pepemimpinan pak Marwan Batubara ?

Saya bukan direktur. Posisi saya terakhir sebagai GM Indosat. Keadaan Indosat saya kira saat itu lebih bersih dan karyawannya solid serta budaya dan etos kerjanya lebih baik.

Apa sebenarnya yang menjadi dasar Presiden waktu itu menjual aset berharga Indosatini ?

Saya kira yang berperan bukan cuma Presiden tetapi menteri-menterinya, terutama menteri BUMN Laksamana Sukardi. Menurut keyakinan saya, waktu itu asing sangat berkepentingan menguasai aset-aset kita yang strategis dan menguntungkan. Kebetulan kita sedang di bawah kendali asing,  IMF dan negara-negara donor/pemberi utang, yang menekan dan memanfaatkan kesempatan. Di sisi lain, ada oknum-oknum pejabat yang berburu rente dan tunduk atau tidak peduli dengan kehormatan bangsa.. Maka tergadailah Indosat. Padahal seandainya pemerintah bertahan dan menyatakan tidak mau menjual Isat, saya lihat kemungkinannya masih ada. Atau, kalau pun harus dijual, pembelinya kan bisa dari dalam negeri seperti jamssostek, koperasi BI, dsb. Cuma kalau oleh lembaga-lembaga domestik, kesempatan dapat rente jadi hilang.

Apakah penjualan aset negara ini oleh Presiden tanpa melalui persetujuan DPR atau memang Presiden punya kewenangan untuk itu ?

Seharusnya pemerintah meminta persetujuan DPR. Yang terjadi, pembahasan hanya pada tingkat Komisi dan belum dibahas/disetujui pleno DPR

Dampak nya apa saja kalau sampai Indosat itu dikuasi oleh pihak asing selain dalam segi keuntungan bangsa pasar tapi juga keamanan ?

Kerugian kita pada saat dijual adalah rendahnya harga jual. Sebab nilai perusahaan/nilai buku yang objektif, sesuai transaksi pembelian saham DT di Satelindo oleh Indosat beberapa bulan sebelumnya, bisa mencapai 2 kali lipat dibanding yang dibayar Temasek… Kerugian berikutnya, setelah menejemen  berpindah tangan, STT banyak sekali melakukan transfer pricing dengan perusahan terafiliasi/ Grup Temasek, sehingga pajak kepada negara menjadi turun akibat dari keuntungan Indosat yang sengaja dibuat turun.

Mengaju kepada jawaban pak Jokowi saat debat capres apa pendapat pak Marwan Batubara ?

Jokowi hanya asal ngomong dan tidak berani mengeritik/menyalahkan Mega, meskipun sangat nyata telah terjadi kerugian negara dan pelanggaran hukum oleh pemerintahan Mega dalam penjualan Indosat. Hal ini sekaligus menunjukkan Jokowi tak lain adalah capres boneka.

Kalau mau flashback jadi siapa yang paling bertanggung jawab dengan “kasus Indosat” ini ?

Yang paling bertanggung jawab ya kepala pemerintahan, yakni Presiden Megawati.

Kemungkinan untuk buyback apakah masih bisa ?

Tentu saja mereka mempunyai posisi yang sangat menguntungkan untuk tawar menawar dengan pemerintah Indonesia andai itu memungkinkan buat di beli kembali
Namanya kemungkinan selalu ada. Tapi pada harga berapa dan apakah itu masih worthed secara bisnis.

Apa saran pak Marwan Batubara ke depan misalnya untuk pengawasan teritorial Indonesia ataupun misal ada Cyber War ?

Kita harus menguasai sektor-sektor strategis menyangkut IT, Hankam, satelit, jaringan telekomunikasi, serta meningkatkan kemampuan SDM pada seluruh sektor strategis tsb

Testimoni terakhir pak Marwan Batubara dalam menjaga aset negara apapun itu bentuknya ?

Kembalilah kepada amanat kosntitusi pasal 33 :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pewawancara : @ajengkol

Sumber : e-book tentang Indosat satunegeri.com http://satunegeri.com/divestasi-indosat-kebusukan-sebuah-rezim/

 

Kampanye Akbar Tandjung di Bekasi

IMG-20140615-WA0017

Bertempat di Alun Alun Kota Bekasi kali ini dihadiri oleh Ketua Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Akbar Tandjung. Dalam orasi politiknya Akbar Tandjung mengatakan “yang harus dipilih rakyat adalah pemimpin yang konsisten. Bukan yang lari-lari ke partai lain karena itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Dalan kesempatan ini dia juga mengkritisi sosok Jusuf Kalla, kader Partai Golkar yang kini maju sebagai kandidat calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Kader Partai Golkar pun diserukannya untuk tak memilih Jusuf Kalla saat Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

Pada kesempatan ini Akbar juga menilai kepemimpinan Jusuf Kalla bukanlah contoh yang baik. Pada masa kepemimpinan Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2004 – 2009. “Di masa kepemimpinan Kalla, perolehan suara Golkar pada Pemilu Legislatif 2004 justru merosot. Padahal pada periode sebelumnya saat masih saya pimpin, Golkar tampil sebagai pemenang Pemilu,” katanya. Akbar menyatakan, jabatan sebagai wakil Presiden Kalla ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata bukan jaminan sanggup mempertahankan posisi Golkar sebagai partai di puncak.

Akbar Tanjung kemudian bercerita tentang Prabowo, bahwasanya Prabowo pernah mengikuti konvensi di Partai Golkar untuk lolos sebagai calon presiden yang diusung partai itu. Namun, Prabowo dikalahkan oleh Wiranto. Ternyata, Prabowo belum menyerah, dia kembali berupaya untuk menjadi presiden pada Pemilihan Presiden kali ini. Hal ini, menurut Akbar Tanjung, adalah bukti bahwa Prabowo memiliki panggilang hati untuk menjadi presiden. “Prabowo adalah calon presiden yang memang mendapat panggilan hati. Bukan calon yang awalnya pura-pura tidak mau. Pura-pura tidak niat. Tapi ternyata kepingin juga jadi presiden,” ujar Akbar Tanjung ketika berorasi dalam kampanyenya.

‪Kehadiran Prabowo untuk tetap maju sebagai capres adalah adalah bukti bahwa Prabowo memiliki panggilan hati untuk menjadi presiden. Akbar juga membandingkan dengan kondisi Joko Widodo yang maju sebagai calon presiden atas mandat dari pihak tertentu. Menurut dia, orang yang menjadi presiden atas perintah dari pihak tertentu tidak akan mampu menjalankan tugas dengan baik. “Harus ada rasa keterpanggilan,” ujar Akbar.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi yang sekaligus ketua tim pemenangan Prabowo Hatta kota Bekasi juga menyerukan kepada para kader untuk mengikuti keputusan partai, yakni mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres. Kader Golkar harus tetap patuh menjalankan ideologi partai. “Para kader yang menjiwai ideologi partai semestinya tidak perlu bimbang. Apa pun yang digariskan partai, turuti. Jangan lantas memilih yang lain karena jika demikian yang bersangkutan bukanlah kader partai yang sebenarnya,” ucapnya.

 IMG-20140615-WA0020

 

 

Prabowo sang Pemimpin


Prabowo-Ganteng

sumber

Bertempat di Ballroom Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan sejak pagi terasa kesibukannya karena tepat pukul 20.00 WIB  berlangsung debat capres kedua oleh KPU. Seluruh masyarakat Indonesia sudah menantikan jalannya debat Capres kali ini dikarena kandidat capres tanpa didampingi oleh Cawapresnya. Mungkin agak melenceng dari perkiraan banyak pihak namun malam ini terasa betul berbobot dari dua kubu, meskipun tidak ditemani cawapresnya. Baik  Prabowo Subianto maupun Joko Widodo keduanya mampu menyampaikan dengan lugas tentang gagasan dan ide tentang ekonomi kerakyatan, investasi dan rencana pembangunan infrastruktur kedepan. Dengan dikomandoi Prof Dr Ahmad Erani Yustika sebagai Moderator berikut ulasan singkat tentang Debat Capres kedua ini.

Dalam paparannya Prabowo mengatakan memang benar kita butuh sehat, kita butuh berpendidikan, tetapi dari mana dananya ? Sedangkan menurut data ketua KPK ada 7200 trilliun kebocoran. Tim pakar Prabowo sendiri mensinyalir adanya kebocoran mencapai angka 1000 trilliun. Sehingga dengan menutup kebocoran itu bisa dijamin bisa membangun koperasi, membangun desa dengan program 1 milliar satu desa/lurah, dan menaikkan pendapatan semua rakyat hingga 2.5 kali misalnya dari tiga juta -> 6 juta, membangun pelabuhan dan lain-lain. Prabowo dalam hal ini lebih konseptual fokus pada kebijakan pertanian mengingat sebagian besar rakyat kita adalah buruh, tani dan nelayan

Sedangkan Jokowi mengedepankan Ekonomi Berdikari – Rakyat menghasilkan ekonomi berkekuatan. Ekonomi berdikari bisa dicapai dengan memperbaiki mental dan menjamin kesehatan rakyat, kalau rakyat sehat dan rakyat berpendidikan, maka daya kompetisi ekonomi menjadi tinggi untuk mencapai hal tersebut dengan membuat Kartu Sehat Indonesia dan Kartu Pendidikan Indonesia. Selain harus memperkuat infrasturktur perekonomian. Dalam membahas masalah ekonomi rakyat ini, jokowi lebih fokus ke masalah pasar dan PKL, dan itu tepat sesuai peran jokowi sebagai bupati dan gubernur yang berhadapan langsung dengan PKL dan pasar, sehingga dalam memandang disisi ekonomi kerakyatan terlalu sempit.

Ekonomi kerakyatan yang dijabarkan oleh Prabowo adalah ekonomi jalan tengah, didasarkan pada pasal 31. Ekonomi harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan kepada golongan rakyat tertinggal sehingga hal inilah yang membedakan kita dengan neoriberal. Iklim investasi bukan tidak mendukung investasi asing akan tetapi investasi asing yang tidak mematikan ekonomi rakyat dengan membuat koperasi dan mengucurkan massive fund ke rakyat. Prabowo berjanji akan meningkatkan dari 5 trilliun yakni yang dikucurkan pemerintah saat ini menjadi 20 trilliun saat pemerintahan kita nantinya.

Sedangkan Jokowi dengan pasar tradisional sudah saya bangun dan menjadi pengalaman yang sudah saya buktikan . Mengapa harus pasar tradisional ?, karena disanalah produk-produk petani dijual, di sanalah produk-produk pengrajin tahu dan lapisan rakyat terendah berjualan. Dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para pedagang kaki lima (PKL), tetapi bukan hanya sekedar itu. Manajemen ekonomi juga harus jelas. Jika kita bisa mengelola hal-hal kecil, niscaya ekonomi kita akan berkembang.

Jokowi memaparkan bahwa pemerintah harus berani membuat program khusus kepada rakyat yang kurang berkembangm bukan hanya anggaran yang disiapkan, namun bagaimana pengelolaannya. Maka harus dibangun sistemnya. Mengapa? karena keluhan mengenai kesehatan dan pendidikan adalah focus utama, maka system yang wajib di bangun adalah KSI, dan KPI. Investasi harus didorong ke semua provinsi jangan hanya di Jawa dan Sumatera, dan infrastruktur harus dibangun. Dengan demikian tingkat urbanisasi tidak terjadi. Jokowi mengatakan dialah gubernur pertama yang menaikkan upah hingga 44 %.

Prabowo dalam pernyataanya bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah focus utama program kerja ke depan dengan memfokuskan pembangunan di sector pertanian. Pertanian bisa menghasilkan dalam waktu yang sangat singkat, contoh padi 100 hari, jagung 120 hari, dan benih-benih unggul lainnya. Ini bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri ada sebanyak 77 hektar hutan rusak, dan hutan rusak itu akan diubah menjadi 2 juta hektar sawah baru, dan 2 juta hektar pembuatan etanol. Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya, kita harus bekerja tidak sedikit-sedikit, kita harus berpikir besar, dan menghasilkan produk besar.

Menjawab pertanyaan tentang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, kasus kematian ibu saat melahirkan semakin naik, bagaimana kebijakan anda mengenai pertumbuhan penduduk, dan bagaimana anda menangani akses kesehatan khususnya bagi perempuan ? Prabowo mengatakan bahwa kita melihat memang terjadi ledakan pertumbuhan, tercatat Kelahiran 5 juta penduduk. Bagaimana cara menangani masalah ini ? Dengan mencari dana yaitu menghindari kebocoran, kita akan mendapat uang cash dari semua kebocoran 1000 trilliun untuk menambah dokter, bidan, perawat. Prabowo harus membuat big push strategy untuk masalah ini. Apa strategi kita, bagaimana? Kita butuh strategi besar, kita butuh totalitas, kita amankan kebocoran, dan bangun pabrik, bangun irigasi, bangun kereta api ribuan kilometer, bangun waduk.

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Jokowi dan beliau menjawab harus melihat kembali mengenai kampanye KB oleh BKKPN, sehingga pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Kita harus membuat masyarakat sadar bahwa memiliki dua anak itu cukup dengan kampanye keluarga berencana. Mengenai angka kematian ibu semakin tinggi. Saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya masalah system. Anggaran kita tinggi, tetapi tidak ada pengelolaan. Kita jangan membicarakan hal tinggi-tinggi bicara mengenai dana trilliunan, tetapi hal paling dasar tidak kita tangani. Dengan adanya kartu Indonesia sehat, semua bisa secara rutin cek kesehatan tanpa adanya biaya. Tidak usah mikir trilliunan, itu sudah ada anggarannya hanya sistemnya yang belum ada yakni Kartu Sehat Indonesia.

Ketika menjawab mengenai ekonomi kreatif Prabowo cukup elegan menjawab pertanyaan ini dengan mendukung ide bagus Jokowi. Prabowo bersikap kesatria dan menunjukkan negarawan sejati dengan menghargai ide dari lawannya. Hal ini patut diacungi jempol merupakan sikap yang sangat baik dan sangat diapresiasi

Sebaliknya pertanyaan Jokowi dengan menggunakan singkatan seperti TPID malah menjebak dan merupakan bumerang buat diri sendiri selain menunjukkan kapasitas juga memang tidak pada tempatnya. Dengan maksud memanfaatkan pengelamannya selaku kepala daerah hal ini bisa berdampak positif dan sekaligus negatif? Jokowi terlalu fokus keperkara teknis dan lebih cocok sebagai manager manager bukan leader.

Investasi Asing dan renegoisasi kontrak karyaPrabowo mengklarifikasi bahwa dia akan menasionalisasi aset, Prabowo menjelaskan bahwa beliau tidak anti asing dan investasi asing, asal bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, Investasi yang masalah saling menguntungkan, perusahan asing untung, tapi pemerintah harus untung juga dong. Bagaimana bisa mencegah kebocoran ‘kekayaan negara’.

Sedangkan Jokowi menanggapi kita akan mempersulit investasi asing dan ini agak aneh di era globalisasi dimana kebutuhan akan kerja sama malah akan dipersulit.

Sebagai penutup prabowo sangat elegan, terarah dan jelas serta menyebut sebagian besar pekerja menengah kebawah seperti petani ,nelayan, buruh aoutsourcing termasuk untuk disabilitas dan meminta dukungan untuk bisa menjadi RI -1. Sedangkan Jokowi memang nampak tidak bisa menguasai panggung padahal moment ini sangat penting artinya untuk menarik simpati dari masyarakat awam.

Akhir kata gestur maupun isi kepala seseorang yang akan keluar lewat kebenaran akan jawaban dan pertanyaan. Prabowo adalah sosok yang cerdas yang mampu mengejawantahkan jawaban maupun pertanyaan yang diberikan untuk menggali kemampuan level managerkah atau level leader ?

Pemenangan Prabowo Hatta

DEKLARASI TIM PEMENANGAN PRABOWO-HATTA Tingkat Kota Bekasi diadalam di kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada hari Hari Selasa 10 Juni 2014 pukul 16.00 -18.00 WIB. Sekretariat Bersama Koalisi (kantor DPD Golkar) tersebut sekaligus dijadikan sebagai rumah bersama bagi partai koalisi Merah Putih.

IMG-20140610-WA0015

Lantai dua gebung DPD Golkar dipenuhi massa dari partai Gerindra dan koalisi untuk secara resmi mendeklarasikan pasangan Prabowo – Hatta. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa maka ruangan pun riuh dengan gegao gempita yel yel :

Prabowo Hatta -> Presiden
Kalau Bukan Sekarang -> kapan lagi
Kalau bukan Prabowo -> siapa lagi
Prabowo -> Menang
Bekasi -> Satu

Bapak Rahmat Effendi yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Kota Bekasi, optimis bahwa Bekasi mampu meraup suara hingga 65 % untuk pasangan Prabowo-Hatta. “Biarkan tim dari pasangan lain sudah deklarasi lebih dahulu. kan pada akhirnya kemenangan yang kita cari,” lanjut bang Pepen sapaan akrab dari pak Rahmat.

Wali Kota Bekasi ini telah menyiapkan strategi untuk mencapai target kemenangan. Di antaranya, tim pemenangan akan memaksimalkan peran seluruh kader dari partai koalisi. Para kader diminta menjelaskan visi-misi Indonesia ke depan bila di pimpin Prabowo-Hatta. Total partai koalisi berdasarkan hasil Pileg mampu meraup 560 ribu suara. Nah tinggal bagaimana kita memaksimalkan peran seluruh kekuatan yang ada ucap bang Pepen dalam sambutannya.

Dalam deklarasi ini juga dicapai kesepakatan bahwa seluruh pimpinan partai koalisi akan membuat jaringan untuk memperkuat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kota Bekasi.

Dengan yel yel dan suara langtang Dari ketua sampai kader, tidak perlu lagi diperbincangkan siapa A, siapa B. Yang ada, Garuda di Dadaku kata Rahmat yang sekaligus secara resmi mendeklarasikan tim Tim Pemenangan Prabowo-Hatta

IMG-20140610-WA0019